Selasa, 16 Safar 1441 / 15 Oktober 2019

Selasa, 16 Safar 1441 / 15 Oktober 2019

INDEX BERITA

Kembalikan Aset Daerah, Pemkot Surabaya Libatkan KPK

Selasa, 15 Okt 2019 00:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, pihaknya akan terus gencar berupaya mengembalikan aset-aset yang terancam dikuasai pihak ketiga. Dalam upaya mengembalikan aset itu, pihaknya melibatkan aparat...

ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati Suri

Senin, 14 Okt 2019 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan proses Pilkada 2020 akan dibayangi kerawanan potensi korupsi. Hal ini disebabkan kontestasi pencalonan kepala daerah yang rawan diwarnai politik transaksional dan...

KPK: Salah Ketik karena Revisi UU Dibuat Terburu-buru

Senin, 14 Okt 2019 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau typo dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat terburu-terburu dan sangat tertutup. "Ada kesalahan...

Pasal Soal Dewan Pengawas KPK Digugat ke MK

Senin, 14 Okt 2019 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah advokat yang juga mahasiswa dan mahasiswi program pascasarjana magister ilmu hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Bekasi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...

MK Sebut Pemohon Uji Formil UU KPK tak Sabar

Senin, 14 Okt 2019 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti objek uji formil yakni Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang belum berlaku karena belum diundangkan dan...

Politikus: Tekan Presiden Terbitkan Perppu Inkonstitusional

Minggu, 13 Okt 2019 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai inkonstitusional apabila ada pihak-pihak yang mencoba menekan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)...

Polda Tetapkan Dua Orang Terjaring OTT Sebagai tersangka

Jumat, 11 Okt 2019 20:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung telah menetapkan dua orang tersangka (MM dan ED) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Inspektorat Provinsi Lampung, Jumat (11/10). Dalam OTT...

Lima Bupati di Lampung Terjerat Kasus Korupsi

Jumat, 11 Okt 2019 04:00 WIB

...

KPK Klarifikasi Pernyataan Arteria Dahlan

Kamis, 10 Okt 2019 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi informasi dan pernyataan politikus PDIP Arteria Dahlan pada suatu acara terkait dengan laporan tahunan KPK, penyitaan, hingga KPK gadungan. Juru Bicara...

Begini Kecaman Warganet pada Arteria Dahlan

Kamis, 10 Okt 2019 11:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI, Arteria Dahlan, menjadi sorotan publik di dunia maya. Warganet ramai-ramai mengecam Politisi PDIP tersebut usai melihat penampilannya di acara 'Mata Najwa', semalam. Dalam program...

Arteria Dahlan, Emil Salim, dan Krisis Budi Pekerti

Kamis, 10 Okt 2019 10:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy, wartawan Republika

Pagi ini, saya melihat sebuah tayangan yang betul-betul menyentak emosi, perasaan, serta rasa kemanusiaan. Tayangan itu adalah sebuah diskusi yang menampilkan seorang...

Usai Debat, Apakah Arteria akan Minta Maaf ke Emil Salim?

Kamis, 10 Okt 2019 10:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengaku tak ambil pusing pada kecaman dan hujatan warganet kepadanya usai berdebat dengan Prof Emil Salim di acara 'Mata Najwa'. Saat...

Tolak Minta Maaf, Arteria Justru Minta Emil Tarik Ucapannya

Kamis, 10 Okt 2019 10:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menuai banyak kecaman lantaran sikapnya saat berdebat dengan ekonom UI Emil Salim dalam acara Mata Najwa di Trans7. Saat ditanya soal...

Debat dengan Emil Salim, Arteria: Ini Sudah Didesain

Kamis, 10 Okt 2019 09:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan merasa tidak masalah dengan kecaman warganet atas sikapnya saat berdebat dengan Ekonom Emil Salim dalam acara 'Mata Najwa' yang disiarkan Trans7. Arteria menuding, debat...

Sebut Emil Salim Sesat, Arteria Dahlan Banjir Kecaman

Kamis, 10 Okt 2019 09:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Arteria Dahlan menerima banyak kecaman terkait sikapnya saat adu argumen dengan ekonom senior Profesor Emil Salim saat debat terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)...

KPK Dalami Aliran Dana Terkait Pemeriksaan Rizal Djalil

Kamis, 10 Okt 2019 05:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami soal aliran dana terkait dengan pemeriksaan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) sebagai tersangka di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu...

KPK dan Pemprov Papua Barat Selamatkan Aset Senilai Rp 4,6 T

Rabu, 09 Okt 2019 22:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pemerintah daerah menyelamatkan aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) senilai Rp4,6 triliun pada beberapa bidang di Provinsi Papua...

Hakim Tolak Eksepsi Romi

Rabu, 09 Okt 2019 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Romi. Sebab, hakim...

Rizal Djalil Bantah Terima Uang Terkait Proyek SPAM

Rabu, 09 Okt 2019 17:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) membantah telah menerima uang terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018....

KPK Tertibkan Aset Bermasalah di Papua Barat

Rabu, 09 Okt 2019 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penertiban aset bermasalah di Papua Barat. Penertiban aset ini menyasar tanah, gedung, jalan hingga jembatan. 

 Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan KPK...

Rizal Djalil Mengaku tak Pernah Ubah Hasil Audit Proyek SPAM

Rabu, 09 Okt 2019 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKART -- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) mengaku tidak pernah mengubah hasil audit atau pemeriksaan terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian...

Rizal Djalil Penuhi Panggilan Pemeriksaan Sebagai Tersangka

Rabu, 09 Okt 2019 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (9/10) memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) sebagai tersangka kasus suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air...

Dilema Perppu KPK: Menunggu Ketegasan Pemerintah

Rabu, 09 Okt 2019 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Derasnya desakan masyarakat yang menuntut diterbitkannya Perppu KPK menunjukkan, masyarakat tidak menerima upaya pelemahan KPK. Terlebih, hasil kerja keras dan tangkapan KPK selama ini sering menjadi "kejutan" (surprise)...

PDIP: Jangan Tekan Presiden Terbitkan Perppu KPK

Rabu, 09 Okt 2019 09:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, meminta berbagai pihak tidak menekan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab,...

KPK Tahan Eks Pegawai Ditjen Pajak

Rabu, 09 Okt 2019 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK kembali menahan satu tersangka suap restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), yaitu Hadi Sutrisno. Tersangka adalah mantan pegawai...

Masinton Sebut Perppu KPK Didasari Pertimbangan Yuridis

Selasa, 08 Okt 2019 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi harus berdasar pertimbangan yuridis. Masinton menegaskan perppu tidak...

DPR Belum Serahkan Naskah Perbaikan UU KPK

Selasa, 08 Okt 2019 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan, pihaknya belum menyerahkan hasil perbaikan terhadap naskah UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi kepada pemerintah. Penyerahan naskah...

PDIP Tetap Minta Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK

Selasa, 08 Okt 2019 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan fraksinya menilai saat ini langkah yang paling tepat terkait polemik UU KPK yaitu menempuh jalur hukum melalui...

KPK Tahan Mantan Pegawai Ditjen Pajak

Selasa, 08 Okt 2019 19:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, telah melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Sutrisno (HS)...

Wawan akan Kembali Menjalani Persidangan

Selasa, 08 Okt 2019 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)telah menyelesaikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan merupakan...

JK: Belum Ada Pembahasan Terbaru Soal Perppu KPK

Selasa, 08 Okt 2019 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkap belum ada percakapan terbaru dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Hal ini...

Politikus PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Diktator Konstitusi

Selasa, 08 Okt 2019 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK bisa jadi bentuk diktator konstitusi. PDIP meminta semua pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo...

Melchias Mekeng Kembali tak Penuhi Panggilan KPK

Selasa, 08 Okt 2019 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, mantan anggota Komisi XI DPR 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng kembali tidak memenuhi panggilan...

Puan Siap Berdialog dengan Mahasiswa Soal Perppu KPK

Selasa, 08 Okt 2019 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, lembaganya terbuka apabila ada mahasiswa yang ingin berdialog menyampaikan aspirasinya. Namun, dialog itu harus dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan...

KPK Periksa Rachmat Yasin Soal Pemotongan Uang

Selasa, 08 Okt 2019 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, akan memeriksa eks Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin, Selasa (8/10). Rachmat akan diperiksa terkait statusnya sebagai tersangka kasus pemotongan uang...

Soal Perppu KPK, Tjahjo: Belum Ada Arahan dari Jokowi

Selasa, 08 Okt 2019 07:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengaku, hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)...

LSI: Publik Dukung Presiden Terbitkan Perppu KPK

Selasa, 08 Okt 2019 03:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapati bahwa, mayoritas publik mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU KPK. LSI berpendapat,...

KPK Imbau Melchias Mekeng Penuhi Panggilan

Selasa, 08 Okt 2019 02:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng memenuhi panggilan sebagai saksi di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (8/10)....

KPK Tetapkan Bupati Lampung Utara sebagai Tersangka

Senin, 07 Okt 2019 22:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait dengan proyek di Dinas PUPR dan...

Dituntut 5 Tahun Penjara, Sofyan Merasa Dikriminalisasi

Senin, 07 Okt 2019 19:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) 2016-2018, Sofyan Basir, merasa tuntutan terhadap dia penuh dengan 'kreativitas'. Sofyan juga merasa dikriminalisasi atas tuntutan 5 tahun penjara dalam...