Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

INDEX BERITA

Satgas KPK: Pelaku Korupsi Sebagian Besar Luluan S2

Minggu, 06 Okt 2019 00:25 WIB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM --- Ketua Satgas Disdakmen dan Pemerintah Daerah KPK RI, Guntur Kusmieyano, mengungkap fakta soal pendidikan para pelaku korupsi di negeri ini. Dalam kesempatan kunjungan road show antikorupsi...

Anggota DPR Baru Harus Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Rabu, 02 Okt 2019 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mengatakan DPR periode 2019-2024 sebaiknya segera bekerja demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Masyarakat sudah menunggu kerja anggota parlemen baru untuk memperbaiki...

Anggota DPR Baru Diharap Larang Koruptor Ikut Pilkada

Selasa, 01 Okt 2019 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 akan dilantik pada Selasa (1/10) pagi. Para penyelenggara pemilu berharap para wakil rakyat ini segera melakukan pembenahan legislasi di bidang kepemiluan. 

Anggota Badan Pengawas...

Jokowi Tunda RUU yang Izinkan Napi Koruptor Main ke Mal

Senin, 23 Sep 2019 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda empat rancangan undang-undang (RUU), salah satunya adalah revisi Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Perubahan beleid tersebut rencananya akan...

KPK Sesalkan Pemberian Kemudahan Remisi Koruptor

Kamis, 19 Sep 2019 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyesalkan keputusan DPR  terkait kemudahan memberikan remisi dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan (UU PAS). Dalam revisi UU PAS diatur...

ICW Sebut Pemerintah Obral Remisi untuk Koruptor

Selasa, 20 Agu 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 130.383 narapidana di seluruh Indonesia memperoleh remisi umum (RU) pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, Sabtu (17/8) kemarin. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat...

Komisi II akan Bahas Larangan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Rabu, 31 Jul 2019 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Komisi II DPR akan membahas terkait wacana larangan koruptor kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah...

Tjahjo: Usulan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada akan Dibahas

Selasa, 30 Jul 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan akan membahas usulan larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pilkada.  Menurut Tjahjo, dasar hukum usulan tersebut harus jelas....

KPU Dorong Larangan Koruptor Jadi Cakada Masuk UU Pilkada

Senin, 29 Jul 2019 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya mendorong agar ketentuan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah...

Larangan Koruptor Maju Pilkada tak Bisa Diterapkan?

Senin, 29 Jul 2019 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal larangan bagi eks narapidana kasus korupsi untuk maju di Pilkada 2020 berpotensi tidak bisa diterapkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai...

KPK Tanggapi Koruptor Ditempatkan di Nusakambangan

Selasa, 18 Jun 2019 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona H Laoly yang menyebut narapidana kasus korupsi tak bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan

Tiga Apartemen Fuad Amin Laku Terjual

Rabu, 05 Jun 2019 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan sejumlah aset milik terpidana korupsi mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin sudah laku terjual.

"Dari proses lelang eksekusi barang...

KPK dan Polres Tangsel Tangkap DPO Polda Lampung

Minggu, 05 Mei 2019 13:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan pada Ahad (5/5) pagi, Tim Gabungan Satgas Penindakan Unit Koordinator Wilayah KPK (Korwil KPK) bersama-sama tim Polres...

Wiranto: Koruptor Sebaiknya Ditempatkan di Nusakambangan

Kamis, 02 Mei 2019 20:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, berpendapat, narapidana korupsi memang sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah. Itu perlu dilakukan agar tidak...

Dikritik ICW karena Vonis Koruptor Rendah, Ini Jawaban KPK

Senin, 29 Apr 2019 10:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menanggapi hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait meningkatnya vonis rendah untuk koruptor pada 2018. KPK mengaku telah...

ASN Korup di Banten Rugikan Keuangan Negara RP 70 Miliar

Selasa, 09 Apr 2019 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN-Sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Banten terbukti melakukan tindakan korupsi yang berujung pada Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Gubernur Banten, Wahidin mengaku bahwa pemecatan...

Tanggapi Prabowo, KPK: Tak Ada Kompromi untuk Koruptor

Senin, 08 Apr 2019 17:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menegaskan tak ada kata kompromi terhadap para koruptor. Hal tersebut menanggapi dengan sikap toleran capres nomor urut 02 Prabowo...

Gubernur Banten Pecat tidak Hormat ASN Terbukti Korupsi

Senin, 08 Apr 2019 14:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN--Sebanyak 17 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Banten terkna Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena tindakan korupsi. Gubernur Banten, Wahidin Halim menuturkan, hal ini ia...

Jokowi: Kami tak Pandang Bulu Terhadap Koruptor

Minggu, 31 Mar 2019 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GOWA -- Calon Presiden RI Joko Widodo menegaskan upaya pemberantasan korupsi dilakukan tidak 'pandang bulu'. Pemerintah tidak mengistimewakan pihak tertentu, termasuk menteri atau gubernur. 

"Kita tidak pandang bulu. Ada...

Temuan KPK, Tiga BUMD tak Berkontribusi untuk Negara

Rabu, 27 Mar 2019 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kepulauan Riau tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, laporan keuangan...

Pendapat Pakar Hukum Soal PNS Korup tak Kunjung Dipecat

Sabtu, 02 Mar 2019 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah menyampaikan alasan PNS terpidana korupsi belum dipecat oleh kepala daerahnya masing-masing. Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKM) mencatat ada 2.357 PNS terpidana...

Berapa Kerugian Negara Jika PNS Korup Belum Dipecat?

Rabu, 20 Feb 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) membuat laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya 1.466 PNS koruptor yang masih digaji negara atau belum dipecat pada Rabu (20/2)....

Apakah Ada Mantan Koruptor?

Minggu, 17 Feb 2019 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ratna Puspita*

Apakah ada mantan koruptor? Begitu pertanyaan yang selalu muncul di kepala saya setiap kali membaca berita yang memuat istilah ‘eks koruptor’ dalam berita mengenai...

Kubangan Lumpur Korupsi, Sampai Kapan?

Jumat, 15 Feb 2019 05:45 WIB

Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menurut agama, korupsi mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Korupsi bisa dilakukan secara individu...

Gubernur Lampung Berhentikan 17 ASN Koruptor

Kamis, 31 Jan 2019 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberhentikan sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah memiliki keputusan hukum tetap (incrach)...

Pemecatan Ribuan PNS Koruptor Lambat, Negara Rugi Dua Kali

Selasa, 29 Jan 2019 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya  menerima informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang masih lambatnya proses pemecatan PNS yang telah terbukti...

KPK Sayangkan Ribuan PNS Berstatus Koruptor Belum Dipecat

Senin, 28 Jan 2019 20:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan dari informasi yang ia dapatkan sebanyak 1.964 PNS yang terlibat korupsi belum diberhentikan. "Sampai dengan saat ini...

BKN Ungkap Penyebab PNS Divonis Korupsi Belum Dipecat

Senin, 28 Jan 2019 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan ada sejumlah alasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tervonis korupsi tak kunjung dipecat. Salah satu alasannya kepala daerah mengaku belum menerima salinan...

Menyayangkan Instruksi Urunan PNS Bantu Bayar Denda Koruptor

Kamis, 24 Jan 2019 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang mengeluarkan surat edaran (SE) agar para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu pembayaran denda terpidana korupsi dinilai menciderai semangat pemberantasan...

Tanggapan PBNU Soal Usulan Potong Tangan Bagi Koruptor

Kamis, 03 Jan 2019 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketuam Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj menilai hukuman potong tangan harus dibahas oleh parlemen.

Said mengatakan, usulan dari sekelompok orang ataupun individu tidak...

MUI never proposed adoption of hand cutting: Spokesman

Kamis, 03 Jan 2019 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Indonesian Ulema Council (MUI) spokesman Masduki Baidlowi clarified here on Thursday that the council has never proposed an adoption of hand cutting into the country's...

Potong Tangan dan Wacana Hukuman Tambahan Bagi Koruptor

Kamis, 03 Jan 2019 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana hukuman potong tangan bagi koruptor mengemuka belakangan ini. Hal tersebut setelah Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain menyatakan MUI sedang menyiapkan aturan hukuman...

MUI Ajukan Aturan Potong Tangan Bagi Koruptor Usai Pilpres

Selasa, 01 Jan 2019 07:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengaku pihaknya sedang menyiapkan aturan hukuman bagi pencuri dan koruptor sesuai syariat Islam. Aturan yang akan diajukan usai...

KPK Tetapkan 3 Petinggi BWS Sumatra III Sebagai Tersangka

Rabu, 26 Des 2018 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga petinggi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII, Bengkulu sebagai tersangka kasus dugaan suap. Kasus ini terkait penanganan kasus korupsi proyek...

Bukan Pejabat, Swasta yang Paling Banyak Terjerat Korupsi

Selasa, 18 Des 2018 07:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sejak KPK berdiri pada 2004 lalu sampai sekarang, ada 915 orang yang terlibat korupsi berdasarkan pekerjaannya. Berdasarkan pekerjannya, ternyata yang ditangkap paling banyak itu bukan pejabat, tetapi...

Daftar Koruptor Berdasarkan Pekerjaannya

Senin, 17 Des 2018 04:00 WIB

...

Dua Aset Milik Djoko Susilo Kembali Laku Dilelang

Senin, 10 Des 2018 11:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua aset milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jendral Djoko Susilo telah laku dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara...

‘Caleg Jadi Hak Koruptor Itu Salah Besar’

Jumat, 07 Sep 2018 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pro dan kontra mantan terpidana kasus koruptor terus bergulir. Bagi hakim agung periode 2000-2018, Artidjo Alkostar, mencalonkan diri sebagai calon legislatif bukan merupakan hak seorang koruptor.

Artidjo...

Bacaleg Pelaku Kejahata Seksual Anak di NTT Belum Dicoret

Selasa, 14 Agu 2018 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Ketua KPU Provinsi NTT, Tanti Luturmas Adoe, mengatakan nama Herry Kadja belum dicoret dari daftar calon sementara (DCS) DPRD Kota Kupang. Herry merupakan mantan narapidana kejahatan seksual...

Hanya Tiga Parpol Seluruh Bacalegnya Memenuhi Syarat

Senin, 13 Agu 2018 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan ada tiga parpol yang daftar bakal caleg (bacaleg) DPR-nya 100 persen memenuhi syarat. Tiga parpol tersebut yakni Partai...