Tuesday, 7 Ramadhan 1439 / 22 May 2018

Tuesday, 7 Ramadhan 1439 / 22 May 2018

INDEX BERITA

Saat Jadi Menteri, Yusril tak Masukkan Definisi Terorisme

Monday, 21 May 2018 16:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Mantan menteri hukum dan perundang-undangan 2001-2004 Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, ia hanya butuh waktu satu pekan ketika menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun...

Pansus Sebut RUU Antiterorisme Sudah Selesai 99,9 Persen

Monday, 21 May 2018 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desakan disegerakannya RUU Antiterorisme terus dilakukan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus Revisi Undang-Undang (RUU) Antiterorisme M Syafii mengatakan RUU Aniterorisme sudah hampir selesai. "RUU terorisme ini kan...

Pembahasan RUU Antiterorisme Diperkirakan Sekali Pertemuan

Monday, 21 May 2018 13:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pembahasan mengenai Revisi Undang-undang (UU) Tindak Pidana Terorisme diperkirakan hanya membutuhkan satu kali pertemuan. Diharapkan, revisi UU itu dapat rampung pada pekan ini. "Paling satu kali pertemuan...

Jangan Terburu-buru Sahkan Revisi UU Terorisme

Monday, 21 May 2018 05:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah dan DPR tak terburu-buru dalam mengesahkan revisi Undang-Undang Terorisme. ICJR juga meminta agar proses pembahasan revisi UU Terorisme...

Pembentukan Koopssusgab Diharap Setelah RUU Antiterorisme

Sunday, 20 May 2018 23:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dimungkinkan untuk membantu menanggulangi terorisme. Namun, pembentukan tersebut harus menunggu UU...

'Koopsusgab tak Tumpang Tindih dengan BNPT atau Polri'

Sunday, 20 May 2018 00:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-undang Antiterorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan, keberadaan  Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI tidak akan tumpang tindih dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme...

Pansus Optimistis RUU Antiterorisme Selesai Pekan Depan

Saturday, 19 May 2018 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra optimistis DPR RI dan Pemerintah dapat menyelesaikan pembahasan RUU Antiterorisme pada pekan depan. Sebab, pembahasan pasal-pasal dalam...

Hidayat Nur Wahid: Polisi Masih Mampu Berantas Terorisme

Friday, 18 May 2018 20:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai saat ini aparat kepolisian masih mampu menangani ancaman terorisme. Karena itu, ia meminta kepolisian untuk menegakan hukum terkait serangan...

Yasonna Sambut Baik Pengesahan RUU Antiterorisme Pekan Depan

Friday, 18 May 2018 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berharap Revisi Undang-undang (UU) Tindak Pidana Terorisme dapat segera disahkan. Begitu pembukaan masa sidang, pemerintah akan langsung berkomunikasi dengan DPR RI. "Kan RUU sudah kita sepakati...

Pansus Bahas Definisi Terorisme Pekan Depan

Friday, 18 May 2018 12:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Panitia Khusus Revisi Undang undang Antiterorisme Muhammad Syafii mengungkapkan rapat perdana Pansus Revisi UU Antiterorisme dalam masa persidangan V DPR akan digelar Rabu (23/5) mendatang. Syafii memastikan...

Pilih Revisi UU Terorisme atau Perppu?

Friday, 18 May 2018 02:33 WIB

...

Wasekjen PBNU: UU Antiteror Lebih Penting Dari Koopssusgab

Thursday, 17 May 2018 20:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi mengatakan pengesahan Revisi Undang-Undang Antiterorisme lebih penting dibandingkan menghidupkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Karena itu, dia mendorong agar pemerintah dan...

Wiranto: Revisi UU Antiterorisme Rampung Sebelum Lebaran

Thursday, 17 May 2018 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah yakin Revisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme akan rampung sebelum Hari Raya Lebaran. Kendati demikian, pemerintah tetap berharap pembahasan revisi UU Antiterorisme itu tidak diburu-buru. "Baru saya...

Pembahasan Koopssusgab Diminta Setelah RUU Antiterorisme

Thursday, 17 May 2018 13:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Agus Hermanto angkat bicara terkait wacana dihidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) oleh pemerintah. Di mana, tujuannya adalah untuk mengatasi serangan teror masif yang...

TNI Hanya Dilibatkan Saat Negara dalam Situasi Kritis

Thursday, 17 May 2018 06:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, mengungkapkan, Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Terorisme yang menjadi revisi atas UU 15/2003 telah bersepakat bahwa TNI perlu dilibatkan...

Wiranto: Parpol Janji Selesaikan Revisi UU Antiterorisme

Thursday, 17 May 2018 05:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku sudah mendapat janji dari partai pendukung pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak...

Revisi UU Anti-Terorisme

Thursday, 17 May 2018 03:02 WIB

...

Komnas PA Desak DPR Rampungkan RUU Antiterorisme

Wednesday, 16 May 2018 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA -- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendesak DPR segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme. Ini  menyusul rentetan aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo. Ketua Komas PA...

RUU Terorisme akan Berikan Keleluasaan Aparat Keamanan

Wednesday, 16 May 2018 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkopolhukam Wiranto enggan menjelaskan bagaimana caranya melawan tindak terorisme selama menunggu Revisi Undang-undang (UU) Terorisme disahkan. Ia meminta untuk percaya pada hasil Revisi UU Terorisme untuk...

Revisi UU Atur Aparat Bisa Tindak WNI Terkoneksi ISIS

Tuesday, 15 May 2018 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus Revisi Undang undang Anti Terorisme Arsul Sani mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memungkinkan aparat menindak warga negara...

'Polri Keberatan Motif Politik dan Ideologi Masuk Definisi'

Tuesday, 15 May 2018 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengungkap Polri sebagai pihak yang keberatan dengan definisi terorisme yang diinginkan beberapa fraksi di Pansus DPR....

Wiranto Sebut Pembahasan Revisi UU Anti-Terorisme Selesai

Tuesday, 15 May 2018 16:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa pembahasan dan polemik terkait Revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme sudah selesai. "Sebelum Lebaran sudah ada kesepakatan dan janji dari DPR untuk menyelesaikan...

Ketua DPR Janjikan Revisi UU Antiterorisme Rampung Juni

Monday, 14 May 2018 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjanjikan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) rampung pada Juni mendatang. "Paling lambat...

Menkumham Tegaskan Revisi UU Antiterorisme Segera Rampung

Sunday, 13 May 2018 21:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, segera merampungkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti-terorisme). Ia...

Fadli Zon: Jangan Kaitkan Aksi Terorisme dengan Revisi UU

Wednesday, 05 Jul 2017 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Maraknya aksi teror belakangan ini telah membuat sejumlah pihak mendesak agar pembahasan revisi Undang-Undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) dapat segera diselesaikan. Pengesahan segera...

Bamsoet: Tak Masuk Akal Dorong TNI Tangani Terorisme

Sunday, 24 Jul 2016 13:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, reformasi sektor keamanan dalam negeri seharusnya terus bergerak maju dengan menunjukan konsistensi pada pendekatan hukum sipil yang diatur dalam Kitab...

MUI Gelar Diskusi Bahas Revisi UU Anti Terorisme

Monday, 30 May 2016 13:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar diskusi terbuka membahas rencana perubahan UU Anti Terorisme. Diskusi digelar untuk memberikan masukan dan pandangan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Ketua Umum...

Kasus Siyono Jadi Bahan Revisi UU Terorisme

Wednesday, 30 Mar 2016 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat terorisme dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kasus kematian Siyono setelah ditangkap oleh Densus 88 bisa menjadi bahan kajian revisi...

Kasus Siyono Justru Bukti UU Terorisme Harus Direvisi

Tuesday, 15 Mar 2016 19:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tewasnya terduga teroris, Siyono (39 tahun) menjadi catatan penting terhadap pembahasan revisi Undang Undang (UU) Pemberantasan Terorisme. Menurut mantan wakil kepala Badan Inteleje Negara (BIN) As'ad...

DPR: UU Terorisme Jangan Jadi Alat Kekuasaan Negara

Thursday, 10 Mar 2016 13:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan perdebatan dalam pembahasan Undang-Undang adalah hal biasa. Terlebih perdebatan itu dalam pembahasan revisi UU pemberantasan tindak terorisme. Fadli Zon mengatakan,...

DPR: Revisi UU Antiterorisme Perlu Diperjelas

Wednesday, 09 Mar 2016 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu diperjelas untuk...

'Bisa Saja Ustaz Pelontar Kata Jihad Diinterogasi'

Thursday, 21 Jan 2016 02:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai, perlu adanya pengkajian ulang terhadap rencana untuk merevisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan...

Revisi UU Antiterorisme Dinilai Terlalu Reaktif

Thursday, 21 Jan 2016 00:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menyatakan, rencana untuk merevisi  Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya sebuah...

DPR Minta Pemerintah tidak Reaktif Keluarkan Perppu Anti-terorisme

Wednesday, 20 Jan 2016 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap pemerintah sebaiknya tidak bersikap reaktif dalam merespons aksi bom Thamrin. Apalagi, dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).  Nasir...